NILAI PANCASILA DALAM PRESPEKTIF SEJARAH BANGSA

NILAI PANCASILA DALAM PRESPEKTIF SEJARAH BANGSA

MAKALAH

Diajukan Guna Untuk Memenuhi Tugas

 Mata Kuliah Pancasila tahun 2015

DISUSUN OLEH:

Harwin Arianto     (14060484020)

Devi Ariyan Yusuf (14060484013)

M. Nur Efendi       (14060484035)

Umi Mahromah  (140604840036)

M. Redy Arif P.    (14060484057)

Prodi Ilmu Keolahragaan

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Jl. LIDAH WETAN, SURABAYA

SURABAYA, Maret 2015

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik dan lancar.

Penulis menyusun karya tulis ini ditujukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pancasila. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Dosen mata kuliah Biokimia

Tanpa dukungan dari anda, mungkin karya tulis ini tidak akan lebih baik. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saya tidak lupa meminta saran dan kritik yang membangun dari para pembaca agar saya dapat memperbaiki karya tulis ini supaya menjadi lebih baik.

Surabaya,  Maret 2015
                 Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DALAM................................................................................ ii

KATA PENGANTAR.............................................................................................. iii

DAFTAR ISI............................................................................................................. iv

Abstraksi.................................................................................................................... v

BAB I    PENDAHULUAN

A.          Latar Belakang ……………………………………………………....1

B.           Masalah……………………………………………………………....1

C.           Tujuan………………………………………………………………..1

BAB II  SUMBER DAN CARA MENDAPATKAN KEILMUAN (EPISTEMOLOGI)

A.    Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 ......................................................................................2-3

B.     Pengesahan Pancasila Sebagai Dasar Negara .......................................................................3-5

C.     Masa Pembentukan Negara Indonesia ..............................................................5-6

D.        Mempertahankan dan Mengisi Kmerdekaan ..................................................6

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

               Kesimpulan………………………………………………………….7

DAFTAR PUSTAKA............................................................................................... 8

ABSTRAKSI

              Pancasila merupakan bagian dari Indonesia yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pembuatan makalah berjudul “Nilai Pancasila dalam Perspektif Sejarah Bangsa”. Kami dalam pembuatan ini semua melalui literatur buku yang kami baca yang sesuai dengan pembahsan makalah yang buat.

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang dikelilingi oleh dua benua besar yaitu Benua Asia, Australia, dan berada dalam posisi strategis dua lautan besar yaitu Laut Pasifik dan Samudra Hindia. Posisi silang ini mendorong Indonesia menjadi wilayah terbuka bagi bangsa-bangsa lain, sehingga terjadi hubungan dan pertukaran budaya.

Istilah Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh seorang peneliti Antropologi James Richardsoon Logan dalam sebuah artikel “Ethnology of the Indian Archipelogo” dijurnal ilmiah Journal of the Indian Archipelogo and Eastern Asia tahun 1850 di pulau Penang. Menurutnya istilah ini digunakan untuk  mengenal sebuah kepulauan yang indah di wilayah bagian timur Asia yang kaya akan keberagaman pulau dan budayanya. WE Maxwell dan  Th. S. Raffles dalam bahasa melayu dengan judul artikel “The Island of Indonesia”.

Nama Indonesia ini mengalami perkembangan seiring perjuangan kesadaran nasional awal abad XX. Sebe;imnya nama Indonesia lebih dikenal dengan istilah Nusantara yang diperkenalkan Ki Hajar Dewantara dengan tujuan untuk merevitilisasi kebesaran Indonesia pada masa lampau.  Kebesara Nusantara dapat dilihat dalam sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan nasional yang mampu membawa nama nusantara dikenal bangsa asing yaitu bangsa India, Arab, Persia, Mesir, dan beberapa negara di Eropa (Raffles, 2010:XX)

Dalam perkembangan istilah Indonesia dan perkembangannya, terjadi pada jaman atau era. Yakni era kerajaan, era pergerakan nasional indonesia, era kemerdekaan/ proklamasi, era pembentukan negara,dan era mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

B.     TUJUAN

Mengetahui nilai pancasila dalam perspektif sejarah bangsa pada masa kemerdekaan/ proklamasi, pengesahan pancasila sebagai dasar negara, masa pembentukan negara Indonesia, dan masa mempertahankan mengisis kemerdekaan.

C.     RUMUSAN MASALAH

1.      Bagaimana sejarah dan nilai bangsa pada masa sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia?

2.      Bagaimana sejarah dan nilai bangsa pada masa sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia?

BAB II

ISI

A.    Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945

Jepang datang ke Indonesia sebagai saudara tua membawa perubahan besar. Sikap yang manis dengan propaganda “Nippon Indonesia  sama-sama” berubah menjadi kekejaman dan pemerasan. Kekejaman ini hampir di pelosok seluruh Indonesia, sehingga mendorong rakyat  secara koorperatif bekerja sama dengan kolonial jepang yangmenjadi pusat penyebaran ide-ide nasionalisme bagi tokoh-tokoh pergerakan bangsa antara lain 1. Gerakan Tiga A; 2. PUTERA; 3. PETA; 4. Jawa Hokokai.

Dalam sidan teikuku Gikoi (parlemen jepang) tanggal 7 september 1944 di tokyo, perdana menteri jepang yaitu  Jenderal  Kuniaki Koiso atas nama pemerintahan jepang mengeluarkan janji untuk memberikan kemerdekaan Indonesia  dikemudian hari(24 agustus 1945).

Puncak menuju kemerdekaan  Indonesia secara tidak langsung memunculkan perdebatan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua ingin merdeka tanpa pertumpahan darah, dimana proklamasi tetap  diutamakan  sesuai arahan pemerintah jepang. Setelah pada tanggal 17 juli 1945 BPUPKI menyelesaikan tugasnya, pemerintah jepang melalui Jenderal Terauchi membentuk kepanitian kecil yakni PPKI atau  Dokuritsu junbi inkai pada tanggal 7 agustus 1945, namun terdapat syarat dalam melakukan persiapan kemerdekaan, yakni:

1.      Untuk mencapai kemerdekan ialah menyelesaikan perang yang sekarang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, karena itu bangsa indonesia harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya, dan bersama-sama dengan pemerintah jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya

2.      Negara Indonesia itu merupakan anggota Lingkungan  Kemakmuran  Bersama di Asia Timur  Raya, mak cita-cita bangsa Indonesia itu harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintah jepang yang bersemangat Hakko – Ichiu (Djoened, 2009:135)

Sementara itu kedudukan Jepang yang terus menerus terdesak, karena serangan balik Sekutu. Komando Tentara Jepang di wilayah Selatan mengadakan rapat pada akhir Juli 1945 di Singapura. Disetujui dalam rapat tersebut bahwa kemerdekaaan bagi Indonesia akan diberikan pada tanggal 7 September 1945, setahun setelah pernyataan Koiso. Akan tetapi dalam bulan Agustus terjadi perubahan cepat dan tanggal 7 Agustus Jendral Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI = Dokuritzu Zyunbi Iinkai) yang bertugas melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan karena akan diadakannya pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia.

Anggota PPKI terdiri dari 21 orang dengan ketua Ir. Soekarno dan Wakil Ketua Drs. Moh. Hatta. Secara simbolis PPKI dilantik oleh Jendral Terauchi dengan mendatangkan Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Rajiman Wedyodiningrat, bekas ketua BPUPKI ke Saigon pada tanggal 9 Agustus 1945. Dalam pidatonya Terauchi mengatakan cepat lambatnya kemerdekaan bisa diberikan tergantung kerja PPKI. Dalam pembicaraan Terauchi dengan para pempimpin Indonesia tanggal 11 Agustus 1945, ia mengatakan bahwa kemerdekaan akan diberikan tanggal 24 Agustus 1945. Akan tetapi perkembangan cepat justru terjadi setelah bom atom dijatuhkan di Hirosima dan Nagasaki.

Setelah kembali dari Saigon pada tanggal 14 Agustus 1945 di Kemayoran Ir. Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga dan kemerdekaan itu bukan merupakan hadiah dari Jepang melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri.Oleh karena itu Ir. Soekarno atas tanggung jawab sendiri menambah jumlah anggota yang lain sebanyak 18 orang sehingga jumlah seluruhnya ada 21 orang. Agar sifat panitia persipan kemerdekaan itu berubah menjadi badan pendahuluan bagi Komite Nasional. Selain dari Jawa, tujuh orang anggota khusus didatangkan dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Bali agar representatif mewakili rakyat Indonesia yang tersebar di Nusantara. Setelah itu anggota PPKI masih ditambah enam orang lagi wakil golongan yang terpenting dalam masyarakat Indonesia. Adapun enam orang tersebut adalah 1) Wiranatakusuma, 2) Ki Hadjar Dewantara, 3) Mr. Kasman Singodimedjo, 4) Sajuti Malik, 5) Mr. Iwa Kusuma Sumantri, 6) Achmad Soebardjo.

Dalam pelaksanaan proklamasi sendiri ternyata terdapat perbedaan antara golongan tua dan golongan muda tentang kapan pelaksanaan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda yang lebih agresif menghendaki kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Yang termasuk golongan muda adalah: Soekarni, Adam Malik, Kusnaini, Sutan Syahrir, Sayuti Malik, Soedarsono, Soepomo, dll. Sutan Syahrir.sebagai tokoh pertama yang menginginkan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta tanpa menunggu janji Jepang, karena ia telah mendengar siaran radio tentang kekalahan Jepang. Perbedaan itu memuncak dengan diamankannya Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengasdengklok oleh para pemuda agar tidak mendapat pengaruh Jepang. Atas desakan pemuda dan massa, akhirnya Soekarno-Hatta bersedia memproklamsikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia.

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus Tahun 05

Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno – Hatta

B.     Pengesahan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini PPKI membahas konstitusi negara Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia. PPKI membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan BPUPKI. Namun, sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah kalimat ”... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada kalimat ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tokoh-tokoh Islam yang membahas adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, dan Teuku Moh. Hassan. Mereka perlu membahas hal tersebut karena pesan dari pemeluk agama lain dan terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur yang merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Mereka mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dicapai kesepakatan untuk menghilangkan kalimat ”... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita harus menghargai nilai juang para tokoh-tokoh yang sepakat menghilangkan kalimat ”.... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Para tokoh PPKI berjiwa besar dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Mereka juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Adapun tujuan diadakan pembahasan sendiri tidak pada forum sidang agar permasalahan cepat selesai. Dengan disetujuinya perubahan itu maka segera saja sidang pertama PPKI dibuka.

keputusan:

1) Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945

2) Memilih presiden dan wakil presiden (Sukarno dan Moh. Hatta)

3) Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai badan musyawarah darurat.

4)  Fungsi pokok pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi Negara

Pancasila sebagai dasar Negara :

1) Sebagai dasar Negara, pancasila berkedudukan sebagai norma dasar atau norma fundamental (fundamental norm) Negara dengan demikian Pancasila menempati norma hukum tertinggi dalam Negara ideologi Indonesia. Pancasila adalah cita hukum ( staatside ) baik hukum tertulis dan tidak tertulis ( konvensi ).

2) Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupaka n kaidah Negara yang fundamental artinya kedudukannya paling tinggi, oleh karena itu Pancasila juga sebagai landasan ideal penyususnan arturan – aturan di Indonesia. Oleh karena itu semua peraturan perundangan baik yang dipusat maupun daerah tidak menyimpang dari nilai Pancasila atau harus bersumber dari nilai -nilai Pancasila.

3) Sebagai Pandangan Hidup, yaitu nilai Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa dan Negara agar tetap berdiri kokoh dan mengetahui arah dalam memecahkan masalah ideologi, politik, ekonomi, soaial dan budaya serta pertahanan dan keamanan.

4) Sebagai iiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, nilai pancasila itu mencerminkan kepribadian bangsa sebab nilai dasarnya kristalisasi nilai budaya bangsa Indonesia asli, bukan diambil dari bangsa lain.

5) Sebagai Perjanjian luhur bangsa Indonesia, pancasila lahir dari hasil musyawarah para pendiri bangsa dan negara ( founding fathers) sebagi para wakil bangsa, Pancasila yang dihasilkan itu dapat dipertanggungjawabkan secara moral, sisio kulturil. Moral dalam arti tidak bertentangan dengan nilai agama yang berlaku di Indonesia, sosio kultural berarti cerminan dari nilai budaya bangsa Indonesia, karena itu Pancasila merangkul segenap lapisan masyarakat Indonesia yang majemuk ini.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara merupakan norma dasar dalam kehidupan bernegara yang menjadi sumber dasar, landasan norma, serta memberi fungsi konstitutif dan regulative bagi penyusunan hukum – hukum Negara.

C.    Masa Pembentukan Negara Indonesia

Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi tanggal 17 Agustus 1945 menjadi awal perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun cita – cita luhur sebagai suatu negara. Sidang PPKI tanggal 18 agustus 1945 menjadi kunci lahirnya negara baru yang mengesahkan 1. Pancasila sebagai dasar negara, 2. UUD 1945 sebagai tatanan hukum dasar negara Indonesia dan 3. Pemilihan presiden dan wapres baru

Rapat dilanjutkan tanggal 19 Agustus untuk segera melengkapi beberapa unsur tata pemerintahan san penentuan wilayah. Pukul 10.00 pagi acarasidang dimulai dengan membentuk :

1.      Panitia Kecil yang diketuai oleh Oto IskandarDinata

2.      Komite Nasional (Daerah) yang dipimpin oleh Ahmad Soebardjo

Selanjutnya sidang PPKI dilanjutkan pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan agenda Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat  (KNIP) yang akan berjumlah sekitar 150 orang. Komite ini akan dibentuk tanggal 29 Agustus 1945 dengan agenda rapat 1. Pembentukan KNIP 2. Partai Nasional Indonesia dan 3. Badan Keamanan Rakyat.

Tujuan dibentuknya KNIP :

1.      Mempersatukan semua lapisan dan bidang pekerjaan agar tercapai solidaritas dan kesatuan nasional yang erat dan utuh, membantu menentramkan rakyat dan melindungi keamanan untuk mewujudkan cita – cita bangsa; dan

2.      KNIP hanya sebagai lembga pembantu pemerintahan sampai nanti terbentuk lembaga negara seperti MPR, DPA, dan DPR yang sesungguhnya. Tugas sehari – hari KNIP akan dibantu oleh Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP) yang anggotanya secara otomatis adalah sebagian besar anggota PPKI, Wakil daerah, pemimpin rakyat, pemimpin golongan ataupun tokoh lapisan masyarakat.

KNIP pusat akan menjadi sentral petunjuk dan pemimpin pemerintahan untuk dareah sehingga perlu adanya KNI-D di wilayah Jabar, Jateng, Jatim, Sumatera , Borneo , Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Tugas usaha Komite Nasional ini termasuk :

1.      Menyatakan keamann rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka

2.      Memperatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia , menjalani persatuan kebangsaan yang bulat dan erat

3.      Membantu menentramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum.

Sedangkan PNI merupakan suatu badan yang berdaulat untuk menata negara RI berdasarkan kedaulatan rakyat agar terjalin:

1.      Persatuan dan Kesatuan bangsa serta negara indonesia

2.      Memperbesar rasa cinta , setia, dan bakti kepada tanah air;

3.      Mengembangkan program ekonomi dan sosial berdasarkan pada ekonomi gotog royong dan kerakyatan yang tertuang dalam pasal 33, 34 UUD 1945; dan

4.      Membantu tercapainya keadilan sosial dan perikemanusiaan yang baik dengan jalan menjalin perdamaian internasional.

PNI sebagai partai negara di umumkan tanggal 27 Agustus 1945 dengan struktur pemimpin besar PNI adalah presiden dan wapres , dibantu oleh Pemimpin Umum (Gatot Tarunamiharjo) dan Abikusno Tjokrosujoso sebagai ketua umum seksi politik serta dr. Muwardi selaku ketua seksi organisasi.

Pembentukan PNI ini mengalami kontraversi sehingga akhirnya dibatalkan. Selanjutnya penataan keamanan terwakili dalam BKR melalui hasil sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945.

D.    Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan Indonesia

Berita proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan 17 Agustus 1945 belum sepenuhnya diketahui seluruh rakyat Indonesia . Sulitnya komunikasi dan kondisi alam Indonesia yang terpisah oleh Gunung dan Perairan mendorong berita proklamasi ini tidak dapat menyebar pada waktu bersamaan. Berbagai tantangan mulai muncul baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Dukungan pertama datang dari keraton Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX dengan mengirim telegram ucapan selamat kepada soekarno, muhammad hatta dan dr.radjiman widyodiningrat. Dukungan selanjutnya dari berbagai daerah sebagian besar wilayah luar Jawa.

Pemerinahan dalam menanamkan nilai – nilai luhuryang terkandung dalam pancasila sebagai contoh usaha yang dilakukan yakni pengamalan pancasila yang biasa kita kenal dengan P4. Pada zaman orde baru sampai orde reformasi mengalami perkembangan persepsi yang berbeda. Orde baru penerapan pancasila dilaksanakan secara konsisten dan terasa walaupun masih banyak penyimpangannya.

Berdaarkan kenyataan tersebut berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan reformasi pancasila yaitu sebagai dasar negara RI yang di realisasikan dalam TAP SI MPR No. XVIII/MPR/1998 disertai dengan pencabutan P4 dan sekaligus encabutan pancasila sebagai satu satunya asas bagi organisasi sosial politik di Indonesia.

Keyakinan akan kebenaran nilai – nilai luhur Pancasilasangat tinggi dalam kehidupan sejarah Bangsa mendorong nilai keagamaan , norma sosial dan budaya pada masa tersebut mulai di rekontruksi ketidak adilan , peanggaran hukum, pelanggaran HAM mulai di pahami sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

BAB III

KESIMPULAN

1.      Kemerdekaan Indonesia murni dari bangsa Indonesia sendiri, meskipun  awal rencana jepang ingin memerdekan Indonesia, tapi itu semua adalah hasil dari bangsa Indonesia karena jepang telah di Boom atom.

2.     Mereka perlu membahas hal tersebut karena pesan dari pemeluk agama lain dan terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur yang merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Mereka mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak diubah. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dicapai kesepakatan untuk menghilangkan kalimat ”... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita harus menghargai nilai juang para tokoh-tokoh yang sepakat menghilangkan kalimat ”.... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Para tokoh PPKI berjiwa besar dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Mereka juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Adapun tujuan diadakan pembahasan sendiri tidak pada forum sidang agar permasalahan cepat selesai.

3.      Tugas usaha Komite Nasional ini termasuk :

a.       Menyatakan keamann rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka

b.      Memperatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia , menjalani persatuan kebangsaan yang bulat dan erat

c.       Membantu menentramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum.

4.      Keyakinan akan kebenaran nilai – nilai luhur Pancasilasangat tinggi dalam kehidupan sejarah Bangsa mendorong nilai keagamaan , norma sosial dan budaya pada masa tersebut mulai di rekontruksi ketidak adilan , peanggaran hukum, pelanggaran HAM mulai di pahami sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

DAFTAR PUSTAKA

1.      Anggota IKAPI. 2014. Pendidikan Pancasila. Surabaya. UNESA University Press.

2.      Bakry Ms Noor. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.